Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Bertajuk “inergi Keluarga Masyarakat dan Pemerintah untuk Anak” TP PKK Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten Layak dan Ramah Anak yang di buka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kab. Sidoarjo dr.Hj. Sriantun Subandi.
“Anak itu merupakan amanah yang harus kita emban yang harus kita jaga serta harus kita lindungi begitu juga hak-haknya pun harusnya kita penuhi tidak hanya sebagai generasi penerus kita namun anak itu adalah aset bangsa, aset negara yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman sehat mendukung serta ramah terhadap kebutuhan fisik, psikologis dan sosial mereka,”Kata dr. Sriatun saat membuka kegiatan Sosialisasi ini di Pendopo Delta Wibawa, Jum’at (9/5/25).
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten layak dan ramah anak sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah pusat bahwa percepatan implementasi di Kabupaten layak anak harus dilakukan melalui strategi pengaruh keutamaan hak anak yaitu dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan program kegiatan hingga anggaran mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi. Semua ini dilakukan dengan prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Sebagai Mitra pemerintah Tim Penggerak PKK ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Kabupaten layak dan ramah anak melalui edukasi masyarakat penguatan ketahanan keluarga serta pendampingan terhadap anak-anak dan remaja khususnya dalam aspek pengasuhan pendidikan perlindungan dari kekerasan dan pemenuhan hak sipil mereka
“pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh jajaran tim penggerak PKK mulai dari tim penggerak PKK Kabupaten sampai dengan di desa untuk menjadi ujung tombak perubahan, mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif, aman serta mendukung tumbuh kembang anak yang dimulai dari keluarga dan komunitas kita masing-masing”.ucapnya
Ia pun menambahkan bahwasanya jumlah anak baik laki-laki dan perempuan mulai dari usia 0 sampai dengan usia 19 tahun berjumlah kurang lebih ada kurang lebih 570 ribu, 28,22% jumlah penduduk Sidoarjo dengan kasusnya sangat kompleks. Untuk itu anak sangat membutuhkan pendampingan, peran serta orang tua mulai dari lahir, guru serta lingkungan namun yang paling berperan itu adalah para perempuan kerena perempuan lebih luwes sehingga anak akan bisa mendengarkan apa yang di sampaikan. Sehingga jangan lagi sampai terjadi kasus kekerasan pada anak, karena banyak kasus anak mengalami penyiksaan serta masalah yang tidak seharusnya terjadi pada anak.
“Dengan keadaan yang sepertinya aman-aman saja namun sebenarnya banyak juga kasus yang terjadi pada anak untuk itu marikah kita bersama memberikan pendampingan, perlindungan agar anak-anak kita senantiasa mendapatkan haknya sebagai anak,”pungkasnya
Sementara itu Ketua Bidang Pokja I Ny. Ary Andjar Soerjadianto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pengetahuan dan juga kesadaran kepada Tim Penggerak PKK baik itu tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa tentang pentingnya mewujudkan Kabupaten Layak dan Ramah anak dan mendorong keterlibatan dan peran aktif dari tim penggerak PKK Kecamatan Desa/Kelurahan di dalam mendukung program perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan perlindungan dan partisipasi.
“Selain itu untuk memperkuat Sinergi Lintas sektor khususnya antara pemerintah dan juga organisasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dalam lingkungan yang aman sehat dan ramah anak,”Katanya.
Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri sebanyak 225 orang yang terdiri dari Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta perwakilan Organisasi Wanita juga anggota karang taruna yang menghadirkan Inayah Sri Wardhani S.Psi sebagai narasumber dengan materi “Sinergi Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah untuk Anak” .
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
