Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
JEMBER –
Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda, Polres Jember Polda Jatim melalui Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan Coaching Clinic sebagai bagian dari program unggulan “Pondok Pesantren Road Safety”.
Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Satuan Lalu lintas Polres Jember Jl. Letjen Panjaitan, yang diikuti oleh pelajar, termasuk pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Jember. Senin, (5/5/2025)
Coaching Clinic ini diikuti antusias oleh ratusan siswa dari berbagai sekolah secara bergilir tia sekolah.
Para peserta mendapatkan edukasi secara langsung terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas, etika berkendara yang baik, serta pemahaman mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku.
Materi disampaikan secara interaktif oleh personel Satlantas Polres Jember Polda Jatim, dengan pendekatan yang ramah dan komunikatif agar mudah diterima oleh kalangan pelajar.
Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra melalui Kasat Lantas Polres Jember, AKP B Bagas Simamarta, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Jember Polda Jatim untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas sejak dini, khususnya di kalangan pelajar.
“Kami ingin menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri maupun orang lain di jalan raya,” ujar AKP B Bagas di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Polres Jember juga menyampaikan himbauan khusus menjelang masa kelulusan sekolah yang biasa diwarnai dengan aksi konvoi, corat-coret seragam, hingga pesta hura-hura yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Menjelang pengumuman kelulusan, kami menghimbau kepada seluruh siswa untuk tidak melakukan kegiatan konvoi, aksi kebut-kebutan, ataupun tindakan lain yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan,” ujar AKP Bagas.
Ia menghimbau para siswa dapat merayakan kelulusan dengan cara yang positif dan bermartabat.
Polres Jember Polda Jatim juga mengajak para orang tua, guru, serta pihak sekolah untuk turut serta mengawasi dan memberikan arahan kepada siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Dalam konteks ini, sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan menjadi kunci penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, ” terang AKP Bagas.
Dengan adanya program Coaching Clinic ini, harapannya tidak hanya memberikan edukasi, namun juga mampu membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Polres Jember Polda Jatim berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan humanis dalam menanamkan kesadaran hukum serta mendukung terwujudnya generasi muda yang sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas.
Yunus – Jatim










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

