Terasistana.id, Jakarta
Jawa Tengah
Semarang –
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (6/5/2025). Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho serta didampingi pejabat utama Polri lainnya.
Dalam sambutannya, Irjen Pol. Anwar mengawali dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan Rakernis, termasuk yang hadir dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.
Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa Rakernis ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kapolri saat membuka Rakernis Gabungan empat divisi di Mabes Polri. Menurutnya, humas harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk citra institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik di tengah era keterbukaan informasi dan derasnya arus digitalisasi.
“Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernis ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan kinerja Divisi Humas Polri dalam menghadapi tantangan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks,” ujarnya.
Mengangkat tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakernis ini dipandang strategis dalam merumuskan arah kebijakan komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan nasional.
Irjen Pol. Anwar kemudian menyampaikan empat poin penting arahan kepada jajaran Humas:
1. Optimalisasi Manajemen Media Secara Komprehensif. Humas Polri harus mampu membaca arah opini publik, mengelola informasi profesional, dan membentuk narasi yang mendukung kebijakan institusi.
2. Penguatan Literasi Digital dan Komunikasi Krisis. Personel humas harus menjadi penjaga ruang digital yang informatif dan bersih dari disinformasi.
3. Kolaborasi Strategis dengan Media dan Masyarakat. Hubungan yang humanis dan berbasis data dengan media, tokoh masyarakat, dan publik adalah kunci menjaga kepercayaan.
4. Menjadikan Humas sebagai Garda Depan Presisi. Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban.
“Keberhasilan Divisi Humas tidak hanya diukur dari seberapa sering kita menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa besar informasi itu bisa membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan stabilitas sosial,” tegasnya.
Menutup sambutan, Irjen Pol. Anwar menyelipkan pantun berbahasa Jawa sebagai bentuk keakraban dan penyemangat suasana:
“Tanduran pari, eng pinggir kali. Panen akeh, nyeneng akeh ati. Sugeng rawuh, poro tamu sami. Ngayuh sukses, Rakernis kanti integriti.”
Dengan penuh optimisme, ia berharap Rakernis Humas 2025 menjadi momentum untuk melahirkan langkah konkret dan inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi publik ke depan.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
