Terasistana.id, Jakarta
Kep. Madura
BANGKALAN –
Polres Bangkalan Polda Jatim berhasil menjaring ratusan motor dari razia yang dilakukan di seluruh wilayah di Bangkalan selama seminggu terakhir.
Ratusan motor itu diamankan setelah pengendara tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan kendaraan.
Razia berkala yang dilakukan oleh Polres Bangkalan Polda Jatim itu merupakan tindak lanjut maraknya kasus curanmor.
Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono kepada media usai apel pagi, Senin (5/5).
Ia mengatakan dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Operasi Cipta Kondisi itu, Polres Bangkalan Polda Jatim telah mengamankan total 122 kendaraan bermotor.
“Dari jumlah itu terdapat 112 sepeda motor, 6 kendaraan roda empat, dan empat kendaraan roda enam,” ujar AKBP Hendro.

Hasil dari pemeriksaan menggunakan sistem pendataan kendaraan bermotor secara elektronik atau Electronic Registration and Identification (ERI), ada 20 unit sepeda motor di antaranya tidak sesuai dengan plat nomor, nomor rangka (noka), dan nomor mesin (nosin).
“Kami sudah merilis 20 sepeda motor yang tidak sama nomor rangka dan plat nomornya,”kata AKBP Hendro Sukmono.
Disampaikan oleh Kapolres Bangkalan, bagi masyarakat yang merasa motornya hilang dan sama nomor rangkanya, dipersilahkan datang ke Polres Bangkalan untuk mengambil motor tersebut.
“Silahkan diambil lagi dengan membawa surat kepemilikan kendaraan yang lengkap tanpa ada biaya apapun,” ujar AKBP Hendro Sukmono.
Ia menghimbau kepada masyarakat tak perlu takut dengan razia yang dilakukan oleh Polres Bangkalan Polda Jatim yang memang akan terus ditingkatkan.
“Kami akan terus gencarkan razia dan patroli, karena ini merupakan bagian dari cara agar kabupaten yang berjuluk dzikir dan sholawat bersih dari motor curian,” tegas AKBP Hendro Sukmono.
Pernyataan AKBP Hendro Sukmono itu berkaca dari hasil ungkap kasus Polrestabes Surabaya Polda Jatim beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa 40 persen kendaraan hasil curian dijual ke Madura.
“Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes Surabaya, banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar ke wilayah Madura,” jelasnya.
AKBP Hendro menjelaskan, KRYD Operasi Cipta Kondisi itu juga sebagai respons maraknya aksi curanmor dan begal di wilayah hukum Polres Bangkalan.
Pelaksanaan kegiatan razia di beberapa tempat itu akan kembali dilanjutkan dengan harapan menekan angka kriminalitas terutama tindak pidana curanmor dan begal motor.
“Kami bertekad mewujudkan Bangkalan zero curanmor,” tegasnya.
Polres Bangkalan Polda Jatim akan terus memasifkan razia di 18 kecamatan di Bangkalan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, selama memiliki surat surat kendaraan yang lengkap, kami pastikan aman. Kami hanya ingin Bangkalan bersih dari motor hasil curian,” tutupnya.
Yunus Jatim












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)