Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
SURABAYA –
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim menerima audiensi dari Regional CEO (RCEO) BRI Surabaya dan RCEO BRI Malang di Mapolda Jatim pada Senin (5/5/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polda Jawa Timur dan Bank BRI dalam menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan kondusif serta menjalin komunikasi strategis dalam mendukung program pelayanan publik di wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut ada pembahasan beberapa poin penting, antara lain pengamanan kegiatan operasional perbankan, peningkatan pengawasan terhadap potensi kejahatan perbankan digital, serta kolaborasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Polda Jawa Timur menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara kepolisian dan sektor perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto dalam sambutannya menekankan pentingnya simbiosis mutualisme antara kedua institusi.
Hal itu mengingat BRI Jawa Timur telah menaungi pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja Satker Polda Jatim.
“Kami sangat mengapresiasi keunggulan BRI yang mampu menyentuh berbagai elemen masyarakat. Ini sangat selaras dengan tugas kepolisian untuk melayani seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kapolda Jatim.
Irjen Pol Nanang Avianto juga mengharapkan dukungan BRI dalam pengembangan teknologi pelayanan, khususnya penggunaan kartu ATM yang tidak perlu berganti saat personel Polri berpindah tugas.
Selain itu, Kapolda Jatim mengungkapkan rencana Polda Jatim untuk mengadakan kegiatan Overland di daerah Pantura hingga ke Selatan pada 1 Juli 2025, guna mengangkat destinasi pariwisata di Jawa Timur.
Menirut Kapolda Jatim, komoditas ekonomi Jawa Timur sangat banyak yang belum terkelola dengan baik, mulai dari pengelolaan sepak bola hingga pencak silat yang seharusnya menjadi nilai jual dibandingkan daerah lain.
“Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan investasi ekonomi masyarakat Jawa Timur,” ungkap Irjen Nanang.
Sementara itu, Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Surabaya, Setiyarta, menyampaikan bahwa kedatangan BRI Regional Jawa Timur merupakan bagian dari silaturahmi dengan Polda Jatim.
Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2009, BRI Regional Jawa Timur terbagi menjadi dua yaitu BRI Surabaya dan BRI Malang karena padatnya masyarakat Jawa Timur.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Jatim dan BRI Jawa Timur, terutama dalam proses pembayaran gaji personel,” ungkap Setiyarta.
Ia menegaskan BRI Regional Jawa Timur siap mendukung kesuksesan program kerja Kapolda Jawa Timur, baik melalui CSR maupun sponsorship.
RCEO BRI Surabaya juga menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan tunggakan sewa mesin ATM yang ada di Polda Jatim.
Ia menambahkan bahwa BRI memiliki program desa binaan berupa Desa BRILiaN, salah satunya di daerah Trawas, Jawa Timur, dan akan mengkomunikasikan lebih lanjut untuk pengelolaan desa-desa lainnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua institusi dalam mendukung stabilitas keamanan dan peningkatan layanan publik di Jawa Timur, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program kolaboratif.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
