Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
BONDOWOSO –
Polisi bersama Tim SAR Gabungan dan Tim Drone dari Basarnas Jember sudah berhasil menemukan pendaki asal Jember, Fahrul Hidayatullah alias Baim (18), Jumat (2/5/2025) yang lalu.
Namun karena kondisi lokasi ditemukannya korban yang cukup sulit dan cuaca yang ekstrem, evakuasi tertunda hingga Minggu (4/5).
Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, melalui Kasihumas Polres Bondowoso,Iptu Bobby.DS saat ikut evakuasi di Gunung Saeng , Minggu (4/5).
Dikatakan oleh Iptu Bobby, atas perintah dari Kapolres Bondowoso,AKBP Harto Agung Cahyono, sejumlah personel dari Satuan Fungsi Samapta Polres Bondowoso dan personel Polsek Binakal diterjunkan dalam pencarian korban di Gunung Saeng.
“Ada sekitar satu regu personel Polres Bondowoso yang sudah terlatih dalam kegiatan SAR dilibatkan sesuai perintah Bapak Kapolres,” ujar Iptu Bobby. DS
Diinformasikan, Tim SAR gabungan beserta tim drone menemukan sosok diduga survivor, pada Jumat pukul 09.15 WIB.
“Tim drone mengingformasikan menemukan sosok diduga survivor sekira pukul 09.15 WIB, lalu kami bergerak untuk evakuasi,” terang Iptu Bobby.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordiantor Pos SAR Jember,Andi Irawan disela memimpin kegiatan pencarian pendaki yang hilang tersebut.
Ia menerangkan, lokasi survivor Baim ditemukan dalam jarak kurang lebih sekitar 150 meter dari titik jatuhnya.
“Mohon doanya agar proses evakuasi berjalan lancar, karena informasi yang didapatkan di sekitar tempat jatuhnya korban, blank spot,” ungkap Andi.
Dalam proses evakuasi ini terkendala cuaca dan medan yang sangat sulit sehingga di butuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa mencapai lokasi jatuhnya korban.
“Syukur Alhamdulillah korban dapat kita evakuasi dan selanjutnya korban kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk selanjutnya kita serahkan kepada pihak keluarga,” kata Andi.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")