Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Mojokerto —
Komitmen kuat untuk membentuk generasi muda Indonesia yang unggul, tangguh, dan berkarakter bahari terus diwujudkan oleh Jung Kwatu, klub dayung yang menjadi model pembinaan olahraga perairan di Jawa Timur. Di bawah pembinaan langsung *Kolonel Marinir Kakung Priyambodo, S.T., M.Han* Jung Kwatu memantapkan posisinya sebagai pilar penting dalam mewujudkan *Kebangkitan Maritim Indonesia.*
Kolonel Kakung menekankan pentingnya pembinaan sejak usia dini yang menanamkan *nilai-nilai disiplin, semangat, militansi, pantang menyerah, dan patriotisme.* Semua nilai tersebut dijalankan secara nyata melalui latihan-latihan intensif dan program tryout yang digelar secara terukur dan berkelanjutan.
Baru-baru ini, Jung Kwatu menggelar sesi tryout bersama tim-tim unggulan seperti *Tim Pasmar 2, Tim Taruna AAL, Tim Kabupaten Mojokerto, dan Tim Jung Kwatu sendiri,* sebagai bentuk kesiapan menuju ajang *PORPROV Jatim 2025* dan even nasional lainnya. Kegiatan ini menjadi ajang uji kekompakan, semangat kebersamaan, penguatan teknik, pengasahan skill, serta pembuktian kekuatan fisik dan mental para atlet.
“Mendayung bukan sekadar olahraga. Ini adalah cermin karakter, filosofi hidup, dan kebudayaan bangsa maritim yang besar. Di atas perahu, kita belajar disiplin, kerja sama, dan pantang menyerah—nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam setiap generasi muda Indonesia,” tegas *Kolonel Marinir Kakung Priyambodo* dalam keterangannya.
Menurutnya, kebangkitan maritim tidak akan terwujud tanpa *SDM unggul yang berkarakter bahari,* yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Jung Kwatu hadir bukan hanya sebagai klub olahraga, tetapi sebagai wadah pembentukan karakter kebangsaan dan kebaharian.
“Harapan saya, dari pembinaan ini akan lahir para juara sejati yang tidak hanya membawa nama baik daerah, tetapi juga mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita ingin mereka menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan,” ujar Kolonel Kakung penuh optimisme.
Dengan semangat yang terus menyala, Jung Kwatu menjadi bukti nyata bahwa *Kebangkitan Maritim Indonesia* dimulai dari sungai, dari desa, dan dari generasi muda yang dibina dengan visi dan nilai luhur.
Ut – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
