Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo H. Subandi menghadiri acara Bersholawat Bersama dalam Rangka Sukses PPDB Tahun Pelajaran 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan (BPP) Ma’arif NU Kecamatan Tulangan, Sabtu (3/5).
Acara ini melibatkan empat sekolah di Kecamatan Tulangan, yaitu SMP Hasim Asjari, SMK Persatuan 1 Tulangan, SMA Persatuan 1 Tulangan, dan SMK Persatuan 2 Tulangan. Bertempat di halaman SMK Persatuan 1 Tulangan, kegiatan berlangsung khidmat dengan dipimpin oleh Gus Azmi Askandar selaku penceramah utama.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H.Subandi menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang memadukan nilai agama, pendidikan, dan budaya. Pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan swasta dan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo
“Saya sebagai pimpinan daerah sangat mendukung inisiatif seperti ini, terlebih diselenggarakan oleh Ma’arif NU yang telah terbukti menjadi pilar utama mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia,” ujarnya.
Lebih lanjut, H.Subandi berpesan agar sekolah swasta yang ada di Sidoarjo, tidak perlu minder bersaing dengan sekolah Negeri. Dengan menjaga konsistensi pembalajaran yang baik maka sekolah swasta siap bersaing dengan sekolah negeri
“Dengan tekad dan komitmen kuat dalam pembelajaran, sekolah swasta sangat bisa mengimbangi sekolah negeri. Niatkan pendidikan sebagai ibadah, dan hasilnya akan mengikuti,” ucap H.Subandi.
Acara yang dihadiri ribuan siswa, guru, dan tokoh masyarakat ini mengusung doa bersama melalui pembacaan sholawat untuk kelancaran PPDB 2025/2026. Gus Azmi Askandar mengajak peserta sholawat untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, PPDB 2025/2026 diharapkan berjalan lancar serta menarik minat calon siswa dari berbagai latar belakang.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")