Terasistana.id, Jakarta
Mataram NTB,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB, dalam suasana haru dan penuh khidmat. Acara dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan do’a bersama agar para jemaah diberikan kelancaran selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Dalam sambutannya, Miq Gite menyampaikan perjalanan haji bukanlah perjalanan biasa.
“Ini adalah perjalanan spiritual. Dalam banyak pengajian, sering disebut bahwa haji itu setengah kematian. Fisik diuji, batin juga ditempa. Jadi ini bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan menuju kedewasaan rohani,” imbuhnya.
Dirinya menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental.
“Jangan sampai begitu semangat di awal, malah tumbang saat puncak-puncaknya nanti di Arafah atau Mina. Atur pola makan, istirahat yang cukup, dan niatkan semuanya lillahi ta’ala,” ujarnya.
Sekda NTB berpesan kepada para ASN yang berangkat agar tetap menjaga nama baik daerah dan bangsa.
“Ingat, kita membawa identitas NTB. Jangan sampai emosi atau kelelahan membuat kita lupa diri. Ini ladang pahala, bukan panggung keluhan,” tegasnya.
Sekda NTB menutup sambutannya dengan do’a dan harapan.
“Semoga pulang dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur, dan membawa perubahan nyata pada kehidupan sehari-hari. Kami yang di daerah mendoakan dari sini. Selamat jalan, semoga Allah memberkahi,” tuturnya sembari mengangkat tangan berdo’a.
Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada jemaah calon haji dan pelukan hangat dari para hadirin yang turut acara.
Fjr-72
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
