Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
SUMENEP –
Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, Polres Sumenep Polda Jatim menggelar kegiatan bertajuk Mayday Fiesta pada Kamis pagi, 1 Mei 2025 di Lapangan Apel Tribrata Polres Sumenep.
Kegiatan ini diisi dengan senam bersama sebagai simbol kebersamaan dan sinergi antara buruh, aparat kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sumenep.
Dengan mengusung semangat kebugaran dan kebersamaan, Mayday Fiesta menjadi wujud nyata pendekatan humanis antara Polri dan elemen pekerja di daerah.
Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, S.I.K., yang hadir dan memimpin kegiatan, menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh harus menjadi momentum untuk mempererat persatuan, menciptakan suasana yang sejuk, serta membangun komunikasi yang sehat antara para pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah.
“Peringatan May Day tidak melulu identik dengan demonstrasi. Kita ingin mengubah stigma itu menjadi kegiatan positif, inspiratif, dan mempererat silaturahmi antar elemen masyarakat,” ujar AKBP Rivanda dalam sambutannya.
Selain Kapolres Sumenep, turut hadir Wakapolres Sumenep Kompol Masyhur Ade, S.I.K., para Pejabat Utama (PJU) Polres Sumenep, serta personel Polri yang turut menyemarakkan acara.
Dari pihak ketenagakerjaan, hadir pimpinan PT Tanjung Odik Revangga dan Ketua Serikat Pekerja Srikandi Solidarity PT Tanjung Odik Akh Firdauz, yang menyambut hangat inisiatif dari pihak kepolisian.
Pemerintah daerah pun tak ketinggalan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep bersama BPJS Ketenagakerjaan Sumenep ikut ambil bagian dalam acara tersebut.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.
Kegiatan senam bersama berlangsung meriah. Dengan iringan musik yang enerjik, seluruh peserta larut dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan.
Tak hanya sekadar ajang olahraga, Mayday Fiesta juga menjadi ruang silaturahmi dan dialog informal antara buruh dan pemangku kebijakan.

Salah satu peserta dari Serikat Pekerja Srikandi Solidarity mengungkapkan rasa terima kasih atas penyelenggaraan acara tersebut.
“Kami merasa dihargai dan diperhatikan. Semoga sinergi seperti ini terus terjalin, agar hak dan suara pekerja dapat tersalurkan secara positif,” ujar Akh Firdauz Ketua Serikat Pekerja Srikandi Solidarity.
Setelah senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.
Selain mempererat tali silaturahmi, momen ini juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dua arah antara aparat dan pekerja.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, Polres Sumenep berharap Mayday Fiesta menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperingati Hari Buruh, tetapi juga memperkokoh kerja sama lintas sektor demi mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang harmonis di Kabupaten Sumenep.
Yunus Jatim










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

