Terasistana.id, Jakarta
Jakarta –
Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi Rakyat (GERAK) 08 Mengapresiasi kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di acara peringatan hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 atau yang lebih di kenal dengan May Day, Acara tersebut di laksanakan di lapangan Monas, Jakarta Pusat.
Ini Momentum yang sangat langka setelah sekian tahun baru hari ini Presiden bergabung bersama kaum buruh, ini membuktikan bahwa kecintaan dan keberpihakan Prabowo Subianto terhadap Kaum Buruh, Selalu mengedepankan kepentingan rakyat
Hal tersebut dikatakan oleh Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08, Revi Tiyoso Husodo, Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (01/05/2025).
Menurutnya, peringatan Hari Buruh merupakan salah satu tonggak sejarah umat manusia yang merepresentasikan perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan. Ia menilai bahwa semangat Mayday harus terus dijaga sebagai pengingat bahwa kesejahteraan tidak datang secara instan, tetapi melalui perjuangan kolektif yang dilandasi semangat persatuan.
“Peristiwa Mayday adalah salah satu pencapaian sejarah umat manusia dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Peristiwa ini patut dirayakan sebagai pengingat kepada semua orang bahwa kesejahteraan adalah buah dari sebuah perjuangan yang dibangun di atas dasar persatuan,” tutur pria berambut pirang tersebut
Revitriyoso Husodo juga menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Mayday sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian menurutnya, semangat perjuangan buruh sejalan dengan tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.
“Mayday Layak diperingati Sebab sejarah lahirnya juga selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya.
Revitriyoso Husodo menyatakan Apresiasi yang tinggi terhadap kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Mayday 2025, bahwa dalam sejarah Republik Indonesia, hanya dua presiden yang secara langsung hadir dalam peringatan Hari Buruh, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo.
” Kehadiran Presiden Prabowo adalah wujud nyata perhatian dan komitmen keberpihakan terhadap perjuangan kaum buruh. Presiden Prabowo Subianto telah sangat tanggap untuk merespon situasi saat ini, dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global,” tambahnya.
Pada perayaan Mayday tersebut prabowo memberikan hadiah buat Para Buruh diantaranya, Dukungan Penghapusan Outsourcing, Dukung UU perampasan aset, Dukungan pengakuan Marsinah sebagai pahlawan buruh
Lebih lanjut, Revi menilai bahwa kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan keseriusan dan keberpihakan terhadap nasib kaum buruh. Terlebih, pembentukan Satuan Tugas Perlindungan PHK dinilai sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja.
“Keberpihakan dan kehadiran Presiden Probowo di momen May Day adalah bentuk kecintaan dan kepeduliannya terhadap Kaum Buruh dan Rakyat,” pungkasnya
Ut – Red







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



