Terasistana.id, Jakarta
Garut,
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dalam Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan di Alun-alun Garut, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, pada Jum’at (02/05/2025). Bupati menyampaikan amanat penting mengenai peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak SMP dan kualitas pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar.
Dalam amanatnya, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyoroti dua permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Kabupaten Garut. Pertama, terkait aksesibilitas, di mana data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan masih banyak anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
“Kemarin saya melihat data dari lapor Kemendikbud bahwa masih banyak anak-anak kita yang belum sekolah, terutama anak SMP. Artinya, anak SMP banyak yang dropout atau jumlah SMP dibandingkan dengan lulusan SD dibandingkan dengan SMP itu turun hampir 20%. Artinya, ada kurang lebih 20% orang Garut yang tidak mendapatkan akses pendidikan,” ungkap Bupati.
Menyikapi hal ini, Bupati Garut menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak SMP. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan upaya guru-guru SMP dalam meningkatkan angka partisipasi siswa.
Permasalahan kedua yang ditekankan Bupati Garut adalah kualitas pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar, meliputi kualifikasi, kompetensi, dan keberadaan guru.
Untuk itu Bupati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Garut.
“Saya minta ke Pak Kadis, tolong dianggarkan untuk uji kompetensi Bahasa Indonesia untuk guru. Saya minta semua guru dilakukan uji kompetensi kemampuan berbahasa Indonesia,” tegasnya.
Syakur menambahkan, berdasarkan laporan dari Kemendikbud, nilai literasi dan kemampuan berhitung siswa di Garut masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses formalitas, tetapi harus benar-benar meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai bekal untuk bertahan hidup.
“Sehingga anak-anak kita menjadi anak yang hebat dan kuat,” imbuhnya.
Di akhir amanatnya, Bupati Garut menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah salah satu cara efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pendidikan anak-anak sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan keikhlasan, yang diyakininya akan membawa berkah bagi semua.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut juga secara simbolis menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada sejumlah siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan.
Berikut adalah daftar penerima bantuan:
SDN 3 PAKUWON: Alif Muhamad Rasib, Naila, Moh Irsyad Ramadani
SDN 3 REGOL: Arumi Nasya Razita, Muhamad Abdul Rahman
SDN 1 JATI: Papat Nurpadilah, Karina Putri, Habibie Azhar Jaelani
SDN 1 LANGENSARI: Nabil Ulumul Arsyad, Muhammad Alby Elfarino
SDN 4 SUKAJAYA: Sastra Rahayu
SDN 4 MEKARGALIH: Naisya Ayudia Inara, M Ilham Al Farizki, Mega Nur Ikhsani, Muhammad Husna
SMPN 1 PAKENJENG: Selviah Puspita Putri, Elsa Febrian, Respiawati, Dea Lestari, Sesillia Nuraeni Putri
SMPN 1 PAMEUNGPEUK: Muhamad Ergi, Fadillah Ramadhan, Fadhil
SMPN 1 CIBALONG: Adiansah, Nurman Maulana
Kegiatan Upacara Hari Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata di Kabupaten Garut.
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
