Terasistana.id, Jakarta
Mataram NTB,
Acara pisah sambut Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat demisioner Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,M.M, yang dirangkaikan dengan momen ulang tahunnya, berlangsung hangat dan penuh haru mewarnai Aula Kominfotik NTB (2/5/2025).
Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi antara seluruh jajaran pegawai Diskominfotik dengan dua figur penting yaitu Kadis lama Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,M.M., yang telah menyelesaikan masa jabatannya, serta Kadis baru, H. Yusron Hadi, S.T., MUM, yang resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB.
Dalam sambutannya Doktor Najam menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat kolaboratif yang telah terbangun selama dirinya memimpin Diskominfotik.
“Saya bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga besar Kominfotik NTB. Banyak kenangan dan capaian yang lahir dari semangat kerja sama. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Yusron Hadi, Kominfotik akan semakin kuat dan inovatif,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis baru H. Yusron Hadi, S.T., MUM menyampaikan apresiasi atas dedikasi pendahulunya, dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan serta memperkuat peran Kominfotik dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang modern.
“Saya mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi. Kita dorong Kominfotik menjadi institusi yang adaptif, profesional, dan menjadi penggerak informasi strategis NTB,” tuturnya.
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan momen salam-salaman dalam rangka melepas Kadis lama dan menyambut Kadis baru. Diiringi do’a dan ucapan selamat dari para pegawai.
Pisah sambut menjadi simbol transisi yang penuh harapan serta memperkuat semangat kekeluargaan dan pengabdian dalam membangun NTB yang informatif dan terhubung di era digital.
Fajar – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
