Terasistana.id, Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta)*.
Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar Rapat Kerja Teknis Staf Logistik (Rakernislog) Tahun 2025 pada Rabu, 30 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Gedung Agoes Soebekti, Mako Kormar, Kwitang, Jakarta Pusat. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Logistik Komandan Korps Marinir (Aslog Dankormar) Kolonel Marinir Akhiyar Meideri, S.E., M.M., M.Han., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan pembaruan strategi logistik demi mendukung kesiapan operasional Korps Marinir di masa mendatang.
Acara Rakernislog diikuti oleh 105 peserta dari jajaran Korps Marinir, baik secara tatap muka maupun virtual. Kegiatan dimulai dengan Registrasi Peserta, Foto Bersama, Pembukaan oleh MC, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia, Pembacaan Do’a, Sambutan dan Pembukaan Rakernislog TA 2025, Paparan, Diskusi Saran serta Masukan dilanjutkan Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan serta Penekanan Aslog Dankormar, diakhiri dengan Pernyataan Penutupan, Menyanyikan “Hymne Marinir”, dan Laporan Ketua Panitia.
Dalam Sambutannya, Aslog Dankormar menyampaikan bahwa Rakernislog tahun ini merupakan tindak lanjut dari Rakorlog TNI dan TNI AL. Ditekankan bahwa pokok-pokok kebijakan Panglima TNI dan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menjadi pedoman utama dalam menyusun dan menjalankan program logistik tahun anggaran 2025. “Rakernislog bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momen penting untuk mengevaluasi capaian, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan visi logistik Korps Marinir ke depan,” tegasnya.
Mengangkat tema “Logistik Korps Marinir Siap Mendukung Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diarahkan agar menjadi inspirasi nyata, bukan sekadar slogan. Menurut Kolonel Marinir Akhiyar Meideri, S.E., M.M., M.Han.,, logistik adalah tulang punggung kekuatan tempur dan harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk keterbatasan anggaran dan dinamika global. Oleh karena itu, efisiensi dan transformasi birokrasi logistik menjadi keharusan yang tak bisa ditawar.
Rakernislog juga menjadi wadah bagi para pelaksana logistik untuk menyampaikan kendala, ide-ide baru, serta strategi konkret demi mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara secara maksimal. “Kita butuh terobosan, kreativitas, dan keberanian untuk berinovasi, agar dukungan logistik kita tidak hanya tepat sasaran, tapi juga responsif terhadap perkembangan kebutuhan dan teknologi,” ujar Aslog Dankormar.
Acara pembukaan ditutup dengan pernyataan resmi pembukaan Rakernislog oleh Aslog Dankormar, diiringi ketukan palu simbolis. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan semangat kontribusi dan pembelajaran, demi pengabdian terbaik kepada Korps Marinir, TNI AL, dan bangsa Indonesia. “Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam setiap langkah pengabdian kita,” pungkasnya.
Ut – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
