Terasistana.id, Jakarta
Bangka Barat
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional ( Mau Day) pada 1 Mei 2025 , Kapolres Bangka Barat Pradana Aditya Nurgraha, SH. SIK memimpin apel kesiapan persinel di halaman Mopolres Bangka Barat, Rabu padu 1Mei 2025.
Apel ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan kesiapan jajaran Polres dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa swcara umum, situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Bangka Barat berasa dalam kondisi aman, tenang dan terkendali.
Mwsikubtidak twedapatbinfirmasi adanya akai unjuk rasa atau kegiatan massa , Polres tetap melakukan langkah pengamanan secara preventif.
” Wilayah Bangka Barat tetap aman dan kondusif. Namun kita tetap standar dan siap bila diperlukan. Ini bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat, ” ujar AKBP Pradana.
Kapolres juga mengingatkan seluruh persinel untuk menjaga sikap professional saat bertugas, serta mengendapankan pendekatan persuasif dalam menghadapi masyarakar.
Sebagai bentuk kesiapan sejumlah personel ditempatkan di titik-titik strategis seperti jalur utama, pusat aktivitas masyarakat, dan fasilitas publik kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kita memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.
” Dengan langkah protektif ini, Polres Bangka Barat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas wilayah serta memberi jaminan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya selama momen peringatan Hari Buruh.
YNT – Babel
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
