Terasistana.id, Jakarta
Dispen kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta).
Komandan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. menerima paparan Rencana Garis Besar Latihan Pra Tugas (RGB Latpratugas) Satgas Ambalat XXXI dan Pam Puter (Pengamanan Pulau Terluar) XXIX Tahun 2025 di Ruang Holding Yonif 6 Mar Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak Jakarta Selatan. Rabu (30/04/2025).
Paparan yang di sampaikan langsung oleh Komandan Latih Marinir (Dankolatmar) Kolonel Marinir Dede Harsana, S.A.P., M.Han. dengan dihadiri Wadankormar Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., Irkormar Brigejn TNI (Mar) Try Subandiyana, S.H., Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P., CHRMP., M.Tr.Opsla., M.Han., Para PJU Mako Kormar, Para Dansatlak Kormar Wilayah Jakarta dan PJU Pasmar 1.
Paparan ini merupakan bagian dari evaluasi awal dan penyampaian konsep latihan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyiapkan Prajurit Marinir untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan laut Ambat dan Pengamanan Pulau-pulau terluar (Puter) Wilayah timur Indonesia.
“Latih Prajurit Marinir dengan situasi medan yang sebenarnya, berikan Prajurit Ilmu yang berkaitan langsung di lapangan, bagaimana penanganan penyelundupan narkoba, Pelanggaran Tapak batas Negara, Ilegal loging kayu dan lain-lain, berikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan payung hukum yang akan dilakukan sehingga tindakan yang dilakukan Prajurit aman dan tidak semena-mena.” Ucap Dankormar.
Dengan digelarnya paparan ini, diharapkan pelaksanaan Satgas Ambalat dan PAM Puter dapat berjalan optimal serta semakin memperkokoh kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Ut – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
