Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo
Sidoarjo I UP3 Sidoarjo sukses melaksanakan pengoperasian tambah daya PT Ever Steel dari 240 kVA menjadi 555 kVA. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif tim Srikandi PLN UP3 Sidoarjo yang terlibat aktif dalam pelaksanaan di lapangan.
Srikandi PLN, yang merupakan representasi pegawai perempuan PLN, menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pelayanan terbaik bagi pelanggan industri strategis. Keterlibatan mereka memastikan proses tambah daya berjalan profesional, aman, dan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan ketenagalistrikan.
Direktur PT Ever Steel yang hadir dalam seremoni pengoperasian Senin ( 28/04/2025) menyampaikan apresiasi atas layanan cepat dan responsif PLN. Ia menilai sinergi yang baik denga tim PLN menjadi salah satu faktor utama kelancaran proses ini.
“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dan layanan optimal yang diberikan. Ini sangat membantu kelangsungan operasional kami,” ujarnya. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut untuk mendukung peningkatan produksi perusahaan yang bergerak di bidang industri baja.
Manager PLN UP3 Sidoarjo menambahkan, “Melalui kolaborasi seluruh tim, termasuk peran aktif Srikandi PLN, kami berkomitmen memberikan layanan kelistrikan terbaik untuk mendukung pertumbuhan industri di Sidoarjo,”ucapnya.
Penambahan daya ini menjadi langkah strategis bagi PT Ever Steel meningkatkan kapasitas energi yang lebih besar untuk menunjang operasional pabrik dan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur di wilayah Jawa Timur.
PLN berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan listrik pelanggan melalui pelayanan yang andal, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
