Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
SURABAYA –
Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-79 PWI tingkat Jawa Timur digelar di Gedung Negara Grahadi, Senin 28 April 2025 malam.
Pada kesempatan itu puluhan tokoh memperoleh penghargaan di semua kategori, termasuk Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M Si.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim, mendapat penghargaan Prapanca Award dalam kategori kepemimpinan strategis di bidang pelayanan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim kepada Kapolda Jatim,Irjen Pol Nanang Avianto.
Ketua PWI Jatim itu mengatakan penghargaan yang diberikan kepada sejumlah tokoh Jatim di acara HPN kali ini sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para tokoh terhadap profesi, keilmuan dan tugas-tugasnya di masing-masing instansi.
“Tokoh-tokoh ini layak menerima penghargaan tersebut karena mampu menginspirasi banyak orang dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang produktif dan positif,” tutur Lutfil.
Sementara itu sebagai jurnalis, Lutfil mengajak media terus meningkatkan kualitas dan skill bukan hanya tentang kejurnalistikan, tapi juga perlu refresh pengetahuan tentang konten jurnalistik.
Menurutnya, banyak hal potensial dalam kehidupan ini tapi jarang tersentuh oleh media, padahal itu penting bagi masyarakat.
“Saya kira itu, bagaimana kemudian dari peringatan ini teman-teman kembali pada substansi, kembali kepada spirit bagaimana kita sebagai jurnalis itu kembali menjadikan produk-produk jurnalistik yang berkualitas, yang mencerahkan dan bertanggungjawab dan untuk kemaslahatan untuk Masyarakat,” kata Lutfil.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
