Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
28/04/2025.
Semangat perjuangan Kartini diperingati oleh Yayasan Perempuan Bersinar (Bersih Narkoba) melalui acara Halal Bi Halal yang diselenggarakan di CC (Connie Constantia) Cafe,Jl.Ampera Raya no. 42,Cilandak,Pasar Minggu,Jakarta Selatan,pada Senin (28/04/2025)
Dengan mengusung tema “Kartini Bangkit,Perempuan Hebat tanpa Narkoba”,acara ini diisi dengan Talk Show interaktif yang menghadirkan para narasumber inspiratif diantaranya Trisya Suherman selaku Ketua Umum Perempuan Bersinar,dr. Zulvia Syarif Sp.Kj yang dikenal sebagai dokter spesialis kejiwaan sekaligus influencer kesehatan mental,serta Kombes Pol Dr. Josephien Vivick Tjangkung,S. Sos.,M.I.Kom. selaku Kepala BNN Kota Tangerang.
Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan pengukuhan struktur kepengurusan DPP Perempuan Bersinar dilakukan secara resmi oleh Irjen Pol M. Zainul Muttaqien,Deputi Bidang Pencegahan BNN RI di wakili Dra. Lilis Farida,M.Si Deputi Bidang Penyuluhan BNN RI Selain itu,peserta juga disemangati melalui pemilihan Best Costume “Kartini Bersinar”,yang bertujuan mengapresiasi penampilan terbaik dalam tema acara.
Ketua Umum Perempuan Bersinar, Trisya Suherman dalam sambutanya mengatakan,”Acara ini merupakan peringatan hari Kartini dan pembentukan DPP Yayasan Perempuan Bersinar Indonesia. Hal ini dilakukan bentuk kecintaan Perempuan Bersinar kepada generasi penerus dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba bersama-sama. “Dalam memperingati hari Kartini,Perempuan Bersinar Indonesia akan mengukuhkan DPP Perempuan Bersinar serta melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba karena kecintaannya kepada generasi muda,” ujar Trisya Suherman yang lebih di sapa akrab Icha.
Dikesempatan yang sama,Dra. Lilis Farida,M.Si Deputi Bidang Penyuluhan BNN RI dalam sambutannya berharap nantinya perempuan Indonesia menginformasikan akan bahaya narkoba,terkhusus kepada ibu-ibu yang notabene sebagai pengontrol keluarganya. “Sehingga,dengan adanya perempuan bersinar ini,BNN merasa terbantu, dan dapat terwujud Indonesia bersih dari narkoba,”kata Lilis Farida.
dr. Zulvia Syarif,Sp.Kj yang dikenal sebagai dokter spesialis kejiwaan sekaligus influencer kesehatan mental dalam talk show interaktif dalam perspektifnya memaparkan,dampak terhadap kesehatan mental sangat- sangat luas dan mendalam,tidak hanya untuk individunya tapi juga terhadap keluarga dan masyarakat.
“Dalam narkoba,efek yang terjadi adalah adanya perubahan dalam proses berpikir,perubahan terhadap kesadaran,perubahan terhadap emosinya setelah menggunakan narkoba,”ungkap dr. Zulvia.
Kombes Pol Dr. Josephien Vivick Tjangkung,S. Sos.,M.I.Kom. dalam kesempatan dialognya mengatakan, narkoba itu tidak main-main, 5 tahun kedepan kita rubah lingkungan hidup kita. Kita sudah mengarah kepada gerakan teknologi yang tinggi, semuanya akan bermain sesuai dengan kemajuan teknologi. “Penjualan narkoba sudah tidak lagi menggunakan hal yang biasa,tapi menggunakan transaksi yang kasat mata,”kata Vivick.
“Saya berharap kehadiran ibu-ibu, adalah momentum penting,kita gerakan seluruh lini masyarakat terutama pendidikan,karena merupakan pagar utama,jika kita tidak bergerak cepat,tidak berperan aktif, maka kelengahan itu akan diambil alih oleh jaringan narkoba untuk meluluhlantakkan seluruh kemampuan. Dengan Gerakan perempuan bersinar indonesia akan memberikan satu gaung yang kuat untuk seluruh wanita Indonesia bergerak cepat dan aktif,”tegas Kepala BNN Kota Tangerang.
Sebagai bagian dari inovasi layanan sosial,booth konsultasi “Ayo Curhat” juga telah diluncurkan,memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi cerita seputar kesehatan mental dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Git/Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
