Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,
Jumat 25 April 2025–
Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Alun-alun Sidoarjo pagi ini dalam rangka peringatan *Hari Otonomi Daerah*. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, termasuk Kalapas Kelas IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo, serta Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam upacara yang mengusung semangat kemandirian daerah tersebut, para pimpinan daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upacara ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi, termasuk Lapas Sidoarjo sebagai bagian dari unsur penegakan hukum dan pembinaan masyarakat.
Usai upacara, Kalapas Sidoarjo Disri Wulan Agus Tomo melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Sidoarjo. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama dalam mendukung program pembinaan warga binaan serta optimalisasi peran Lapas sebagai institusi pembinaan, bukan semata-mata sebagai tempat pemidanaan.
“Kami terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen Forkopimda. Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga tempat untuk membina dan memulihkan warga binaan agar siap kembali ke tengah masyarakat,” ujar Disri Wulan Agus Tomo di sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa dengan dukungan dari pemerintah daerah, pihaknya akan terus meningkatkan program kemandirian warga binaan, termasuk pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, dan kegiatan produktif yang memberi dampak positif secara sosial maupun ekonomi.
Kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi simbol semangat bersama dalam membangun daerah yang berdaulat secara administratif dan berdaya saing. Forkopimda Sidoarjo berkomitmen melanjutkan kerja sama lintas sektor demi terciptanya stabilitas, keamanan, dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
