Terasistana.id,Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta)*.
Guna menjaga stamina, meningkatkan semangat kebersamaan, serta memperkuat jiwa korsa, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. memimpin langsung kegiatan olahraga gembira bersama Prajurit dan PNS Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), di Kesatrian Marinir Ali Sadikin, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 40, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (24/04/2025).

Kegiatan dimulai dengan apel pagi, dilanjutkan lari santai mengelilingi kesatrian dengan jarak kurang lebih 5 KM, dan ditutup dengan pekikan yel-yel penuh semangat yang menggema di seluruh penjuru Mako Kormar. Suasana kebersamaan antara pimpinan dan anggota begitu terasa dalam kegiatan tersebut.

Dankormar menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik sebagai modal utama sebagai prajurit petarung. “Prajurit Korps Marinir harus selalu sehat, kuat, dan siap tempur kapan pun negara memanggil. Semangat juang itu lahir dari tubuh yang bugar dan jiwa yang gembira,” tegas orang nomor satu di Korps Marinir.

Lebih lanjut Komandan Korps Marinir menyampaikan bahwa olahraga tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat mental dan mempererat hubungan emosional antar personel, baik militer maupun PNS. Kebersamaan yang dibangun lewat keringat di lapangan menjadi energi positif dalam menghadapi setiap tantangan tugas, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dengan semangat “Jalesu Bhumyamca Jayamahe”, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa prajurit Korps Marinir selalu siap melangkah ke medan tugas dengan tubuh prima, pikiran jernih, dan semangat pantang mundur. Karena bagi Marinir, olahraga bukan sekadar rutinitas melainkan bagian dari disiplin tempur Prajurit sejati.
Kelvin – Red







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




