Terasistana.id, Jakarta
Jember –
Guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, S.H., S.I.K., M.Si. turun langsung melakukan mitigasi pada jalur selatan Jember. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi oleh Kasat Lantas AKP B. Bagas Simamarta dan Kasi Humas IPTU Siswanto. Selasa, (22/04/2025).
Mitigasi dilakukan di sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur selatan yang diketahui memiliki kondisi jalan kurang baik, bergelombang, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Peninjauan ini bertujuan untuk memetakan potensi risiko dan mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Jalan arah menuju desa Puger dari Rambipuji dan arah dari kencong ini merupakan akses penting, namun ada beberapa titik yang kondisinya memprihatinkan dan dapat memicu kecelakaan. Maka dari itu kami lakukan pengecekan langsung agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolres.
AKBP Bobby juga menegaskan bahwa Polres Jember akan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk segera melakukan perbaikan dan pemasangan rambu-rambu peringatan di titik rawan.
Selain itu, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintasi jalur tersebut, terutama pada malam hari atau saat hujan, karena kondisi jalan yang licin dan minim penerangan.
Langkah mitigasi ini merupakan bagian dari Polres Jember dalam memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat, serta mendukung program Kapolri Polri Presisi yang salah satu fokusnya adalah pelayanan publik dan keselamatan berlalu lintas.
Daniel – Jember
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
