Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Pendopo Kabupaten merupakan sarana yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bupati Sidoarjo Subandi pun mengajak masyarakat untuk meramaikan atau menggelar kegiatan-kegiatan keagamaan di Pendopo.
“Dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo, akan memberikan keberkahan bagi Pendopo Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi di sela menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal dan Peringatan Milad ke-13 Majelis Taklim Az Zahra yang diselenggarakan di pendopo Delta Wibawa Kabupaten Rabu, (23/04/2025).
Menurutnya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo sangat berdampak positif. Seperti Majelis Taklim Az Zahra yang telah berdiri selama 13 tahun ini dengan jumlah jamaah yang sebagian besar kaum perempuan bisa menjadi pilar penting dalam pembangunan peradaban umat, khususnya dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat Sidoarjo.
Peran Majelis Taklim seperti ini yang dapat menyemarakkan Pendopo Delta Wibawa dengan kegiatan-kegiatan untuk kemlahatan umat karena majelis taklim merupakan sangat strategis dalam memperkuat akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan jamaah Majelis Taklim Az Zahra atas dedikasi dan konsistensi dalam berdakwah, membina umat, dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dengan penuh cinta dan ketulusan,” kata Bupati Subandi.
Bupati juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama, terus bersinergi dengan para ulama dan tokoh agama dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia. Karena pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental spiritual.
“Selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Az Zahra. Semoga semakin maju, semakin besar manfaatnya bagi umat, dan terus menjadi penerang jalan dakwah di Kabupaten Sidoarjo. Semoga acara hari ini membawa keberkahan, memperkuat silaturahmi, dan memperteguh komitmen kita dalam menjalankan ajaran Islam secara kaffah,”pungkasnya.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
