Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Dalam rangka memperkuat silaturahmi serta kerja sama antar instansi, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Danpuspenerbal), Laksda TNI Sisyani Jaffar, menerima kunjungan Courtesy Call Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Base Ops Lanudal Juanda, Senin (21/4/2025). Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam mempertegas sinergi antara TNI AL dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Fredik Suharto, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara, dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo Sabino Mariano, hadir dengan tujuan utama memperkenalkan diri sebagai pemimpin baru Kabupaten Sidoarjo kepada Danpuspenerbal beserta jajaran. Kunjungan ini juga bertujuan untuk menguatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan TNI AL.
“Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dengan baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan demi kemajuan bersama khusunya Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati H.Subandi.
Kolaborasi antara TNI AL dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga diharapkan dapat menjadi contoh sinergi yang efektif antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya komunikasi yang intens dan saling mendukung, diharapkan program-program pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung program-program TNI AL untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih baik dan bagi masyarakat Sidoarjo. Kolaborasi dan komunikasi adalah kunci kesuksesan dalam keberhasilan pembangunan Sidoarjo kedepannya,” tambah H.Subandi.
Sementara itu, Danpuspenerbal Laksda TNI Sisyani Jaffar menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen TNI AL untuk terus menjaga kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberadaan Markas Komando Puspenerbal, Pangkalan TNI AL, serta objek vital nasional Bandara Internasional Juanda yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, merupakan faktor strategis yang memerlukan dukungan bersama.
“Keberadaan kami di Sidoarjo adalah tanggung jawab besar. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih optimal di masa mendatang,” tegas Danpuspenerbal.
Turut hadir mendampingi Danpuspenerbal dalam pertemuan ini Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Alisyahbana, Inspektur Puspenerbal, para Direktur Puspenerbal, Komandan Lanudal Juanda, Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, serta Komandan Kolat Penerbal Puspenerbal. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan TNI AL dalam membangun komunikasi dan kerja sama lintas sektor.
Kunjungan Bupati Sidoarjo ke Puspenerbal ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara TNI AL dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan daerah.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
