Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Jember, –
Untuk memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan khusyuk, Kepolisian Resor Jember, Polda Jawa Timur, mengerahkan personel dalam rangka pengamanan rangkaian ibadah Paskah, yang dimulai sejak Kamis Putih hingga Minggu Paskah. Kamis, (17/4/2025)
Pengamanan dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan patroli di wilayah rawan, serta penjagaan ketat di gereja-gereja yang menggelar kegiatan ibadah. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Jember dalam menciptakan suasana yang kondusif selama momentum hari besar keagamaan.
Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Cindroputra, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal dan humanis, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah.
“Kami telah menyiagakan personel di seluruh gereja yang melaksanakan ibadah Paskah. Patroli gabungan juga terus kami tingkatkan, baik secara terbuka maupun tertutup, untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas,” ujar AKBP Bobby.
Kapolres juga menambahkan bahwa sinergi dengan instansi terkait serta partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran perayaan Paskah tahun ini.
Selain personel berseragam, unit intelijen dan pengamanan tertutup juga dikerahkan untuk memantau situasi di sekitar lokasi ibadah. Polres Jember juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat.
Rangkaian pengamanan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan Jember yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh umat beragama.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
