Terasistana.id, Jakarta
Jawa Barat
Depok, –
Masih suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Humas DPRD kota Depok menggelar Halal Bilhalal mengangkat tema, ” Merajut Kebersamaan dalam Keragaman dengan Rasa Persaudaraan, Menuju Depok Lebih Maju ” di Waroeng Sadesa, Jln, Boelevard, Grand Depok City, Rabu (16/4/25).
Acara tersebut dihadiri oleh PLT, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Budi Jaya S.T, M.T,QRMP* Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok bersama Agus Tresna S.SiT QRMO* Plt Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
Dan Nita ita Hernita, SH.Msi.Kabag Perundang undangan, Persidangan, Humas Setwan DPRD Kota Depok,
Drs, Nomensen Sitepu pembina PWOIN Kota Depok, Mulyadi Pranowo, SE Ketua LSM Peduli Pendidikan yang juga pembina PWOIN Kota Depok serta para jurnalis dari berbagai media online.
Benny Gerungan Ketua PWOIN kota Depok menyampaikan, “sejatinya yang kita perlukan yaitu, pentingnya komunikasi yang positif, upaya membangun kebersamaan dengan tidak memarginalkan kasta atau kelompok,” katanya.
Ia menambahkan, Dengan acara halal bihalal ini justru kita dapat bersilahturahmi, menjalin kekompakan dan persaudaraan, menyatukan persepsi membangun kebersamaan dalam menyampaikan informasi yang obyektif dan konstruktif mengawal pembangunan secara nasional, regional khusus di kota Depok, imbuhnya.
Harapannya, hubungan baik wartawan dengan pihak BPN dan Humas DPRD kota Depok dan kolaborasi bersama elemen, Masyarakat tentu sangatlah berarti untuk kita semua.
Selain itu, ada banyak program terbaru dari pihak BPN dan DPRD kota Depok yang harus diketahui masyarakat.
Untuk mewujudkan kekompakan tersebut, kita harus solid dan bersinergi untuk menuju Depok lebih maju, pungkasnya.
Sedangkan Budi Jaya mengatakan acara ini menjadi momen yang sangat baik untuk menjaga sinergi antara BPN kota Depok dengan Kawan-kawan media.
Perlu diketahui, Kantor BPN Depok selain hari Senin – Jumat, tetap melakukan pelayanan pada Sabtu dan Minggu dari jam 08.00 hingga 12.00 WIB siang.
Serta Perwakilan Humas DPRD Depok Rusli mengatakan, zaman saat ini bisa lebih cepat orang mengakses berita lewat internet.
Kemudian Pembina PWOIN Mulyadi Pranowo mengatakan, pers menjadi industri, media itu membuat perencanaan yang disebut juga dengan penerangan.
Halal bilhalal di isi dengan Tausyiah kemudian di lanjut diskusi ringan, pemberian cindera mata ucapan terimakasih dan foto bersama.
Kelvin – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")