Terasistana.id
Depok, 7 Maret 2025 – Pelantikan kepengurusan Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Teknik (IMPASTEK) Universitas Indonesia (UI) 2025 berlangsung dengan penuh semangat di Smart Meeting Room (SMR), Gedung Dekanat Lantai 1 FTUI. Acara ini menandai awal perjalanan kepemimpinan baru yang akan membawa IMPASTEK UI ke arah yang lebih inovatif dan berdampak.
Ketua IMPASTEK UI 2025 yang baru dilantik, Addin, merupakan sosok yang mencetak sejarah dalam organisasi ini. Ia adalah putra daerah pertama dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, serta alumni mahasiswa Kampus Swasta Universitas Muhammadiyah Malang yang pertama yang memimpin IMPASTEK UI. Prestasinya tidak hanya terbatas dalam akademik, tetapi juga dalam kepemimpinan dan non akademik. Sebelum menempuh studi di UI, ia pernah meraih Gelar Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Malang, Sering berprestasi dibidang Olahraga dan Seni.
Aktif diorganisasi kepemudaan, Pecinta Lingkungan, keolahragaan dan Sosial kemanusiaan seperti, Kader HMI Komisariat Teknik Universitas Muhammadiyah Malang ( LK 2 Korkom UNJ Cabang Jakarta Raya), Ketua Ranting Kota Letting 2014 Pencak Silat PSHT Bojonegoro, Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin UMM 18/19, Founder Relawan Turun Tangan Bojonegoro 2020
Dalam sambutannya, Addin menyampaikan pesan inspiratif yang menggugah semangat. Dengan latar belakang sederhana, ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang berasal dari keluarga terpandang atau universitas ternama, tetapi tentang siapa yang mau mengusahakan dan bekerja keras. Asal mau berproses, asal mau belajar, apapapun medan jalannya insyallah lancar
“Saya bukanlah anak dari konglomerat mentereng. Saya anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai PNS dan aktif di Muhammadiyah, serta ibu yang dulunya di BKKBN dan kini bekerja di bagian keuangan Pemkab. Saya bukan berasal dari kota metropolitan yang serba ada, saya berasal dari Kabupaten Bojonegoro yang apa adanya, tapi luar biasa. Saya juga bukan lulusan peringkat 10 kampus terbaik di Indonesia, saya berasal dari kampus swasta yang terkadang dipandang sebelah mata.
Namun, hari ini saya berdiri di sini yang awalnya dirangkul dan diajak oleh pak romadhani untuk membuktikan bahwa siapapun berhak untuk maju, berkembang, dan meraih kesempatan. Bersama Kampus tercinta Universitas Indonesia,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Namun, dengan keyakinan dan dukungan banyak pihak, ia kini berdiri di Universitas Indonesia, sebuah institusi pendidikan ternama, membuktikan bahwa setiap orang berhak maju dan berkembang. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju posisi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi keberanian untuk menerima tantangan dan keinginan untuk terus belajar membuatnya mampu melangkah sejauh ini.
Dengan mengusung semangat “Sua kan Rasa, Suar kan Asa” serta tagline #UnggulBerdampak, Addin berkomitmen menjadikan IMPASTEK UI lebih dari sekadar tempat berkumpul. IMPASTEK UI akan menjadi ruang untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa serta lingkungan sekitar.
Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FTUI, Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc., Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FTUI, Dr.rer.pol. Ir. Romadhani Ardi, S.T., M.T., serta Ketua ILUNI FTUI, Bapak Farrizky Astrawinata. Selain prosesi pelantikan, acara juga diisi dengan sesi sharing tentang Leadership oleh Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FTUI, sebelum ditutup dengan kebersamaan dalam buka puasa bersama.
Kepemimpinan baru ini diharapkan membawa IMPASTEK UI ke arah yang lebih inklusif dan berdampak, membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batasan untuk meraih kesuksesan.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")