Terasistana.id, Jakarta
Serang –
Emak-emak dari Ormas KITA, TIM 08 Prabowo dan Gerak 08 Kabupaten Serang meminta masyarakat untuk mengawal kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas menang di Pilkada Kabupaten Serang. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Ormas KITA Kabupaten Serang Juhaheni, Jumat (7/3/2025)
“Emak-emak dari relawan Ormas KITA, Tim 08 dan Gerak 08 siap menga awal kemenanngan Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas di PSU Kabupaten Serang, ” Kata Koordinator Ormas KITA Kabupaten Serang, Juhaeni, Jumat (7/3/2025)
Lebih lanjut kata Juhaeni, PSU di Kabupaten Serang ini tak akan merubah suara kemenangan dari paslon nomor urut 02 Ratu Zakiyah- Najib. Menurutnya dalam PSU ini malah warga semakin yakin denangan pilihannya kepada pasangan Ratu Zakiyah-Nazib.
“Warga masyarakat Kabupaten Serang tetap komitmen mendukung nomor 02 dan tidak akan goyang. Selain, kita sudah bosen dan jenuh dipimpin oleh Dinasti Rau, ” ucap Juheni.
Juhaeni menyebut, bahwa capaian perolehan suara Paslon nomor urut 02 di Kabupaten Serang tidak akan berubah kemenangan dari Pilkada kemarin secara signifikan. Menurut Juhen masyarakat Serang akan setia terhadap pilihannya yang kemarin.
“Kami berkeyakinan Paslon nomor urut 02 Ratu Zakiyah – Nasib tetap unggul di Pilkada Serang. Masyarakat dan relawan wajib untuk mengawal kemenangan suara PSU di Serang, ” tutur Juhen.
Salah seorang warga Serang Nining mengaku tidak akan merubah pilihannya untuk mencoblos nomor urut 02. Kata Nining, warga tetap ingat dan setia di garis perjuangan untuk memilih Ratu Zakiyah-Nazib.
“Emak-emak disini kenal dan taunya pemenangnya adalah nomor 02 dan akan tetap memilih beliau, ” tutup Nining.
Untuk diketahui, Ratu Rachmatuzakiyah sendiri merupakan istri dari Yandri Susanto yang didalilkan MK kemenangannya di Pilkada Kabupaten Serang karena ada peran sang suami.
Sebagai informasi, PSU Pilkada Serang digelar setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas atas pasangan Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna
Utami
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
