Terasistana.id, Jakarta
SIARAN PERS
NO. 4/SP/DP/III/2025
Tentang
Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan
anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Berita acara penyerahan laporan kerja BPPA itu
disampaikan kepada Dewan Pers pada Selasa, 4 Februari 2025 di Gedung Dewan Pers
Lantai 7.
Berita acara diserahkan oleh Ketua BPPA, Bambang Santoso, dan diterima oleh
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Ikut menyaksikan langsung penyerahan berita acara
tersebut antara lain beberapa anggota Dewan Pers: Totok Suryanto, Asep Setiawan, Sapto
Anggoro, dan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya (secara daring) . Anggota
BPPA lainnya juga hadir, baik secara langsung maupun daring.
Pada hari yang sama, Dewan Pers melakukan sidang pleno. Dalam pleno yang
dipimpin Ninik Rahayu itu, Dewan Pers secara aklamasi menyetujui sembilan anggota
Dewan Pers periode 2025-2029 yang telah dipilih BPPA sekaligus membubarkan BPPA.
Ninik atas nama Dewan Pers menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPPA yang telah
bekerja dengan baik.
BPPA mulai menjalankan tugas sejak Agustus 2024. Sebelum memilih sembilan
anggota Dewan Pers, pada 19 Februari 2025, BPPA menyeleksi para pelamar menjadi
18 calon yang mewakili tiga unsur (wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh
masyarakat).
Masing-masing unsur diwakili oleh enam calon. Dari 18 calon inilah
kemudian terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.
Berikut ini nama sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028:
Dari unsur wartawan:
1. Abdul Manan
2. Maha Eka Swasta
3. Muhammad Jazuli
Dari unsur pimpinan perusahaan pers:
1. Dahlan Dahi
2. Totok Suryanto
3. Yogi Hadi Ismanto
Dari unsur tokoh masyarakat:
1. Komaruddin Hidayat
2. M Busyro Muqoddas
3. Rosarita Niken Widiastuti
Selanjutnya nama sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut akan diajukan
ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden. Serah terima
jabatan anggota Dewan Pers akan dilakukan pada pertengahan Mei 2025.*
Narahubung: A Sapto Anggoro (Wakil Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi): 0818807419
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
