Terasistana.id, Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut. (Bandung)*.
Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. CHRMP.,CRMP. menghadiri penyerahan 2.857 unit Kendaraan Khusus (Ransus) “Maung” dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dilaksanakan di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Sabtu (01/03/2025).
Pada kesempatan tersebut Komandan Korps Marinir menyaksiskan penyerahan Kendaraan Khusus Maung dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Letjen TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A. kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, S.E., M.Si. dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Adapun jumlah Ransus Maung yang diserahkan Kemhan kepada TNI-Polri berjumlah total 2.857 unit kendaraan, dengan rincian Mabes TNI 50 unit, TNI AD 2.495 unit, TNI AL 173 unit, TNI AU 114 unit dan Polri 25 unit. Pembelian Ransus Maung ini merupakan inisiasi Presiden RI Bapak Prabowo Subianto saat masih menjabat menjadi Menhan RI, dimana telah ditandatangai kontrak pengadaan Kendaraan Operasional Satuan (Ransus Jeep 4×4) Maung pada tahun 2022 lalu, antara Kemhan RI dan PT. Pindad (Persero) selaku produsen Ransus Maung
Sedangkan untuk TNI AL menerima 173 unit Ransus dengan Jenis Ransus Jeep 4×4 Spartan sebanyak 60 unit, Ransus Jeep 4×4 Soft Top sebanyak 56 unit, dan Ransus Jeep 4×4 Hard Top sebanyak 57 unit. Kendaraan operasional ini memiliki beberapa kelebihan utama yaitu mampu menghadapi semua medan jalan dengan menerjang lokasi yang sulit untuk dilalui maupun di ruas jalan yang beraspal. Bermesinkan 2.200 cc, mobil ini dilengkapi dengan manual 6 speed transmisi, GPS, tracker dan mampu menempuh jarak 800 KM tanpa henti, menjadikan kendaraan ini memiliki manuver yang gesit dan handal.
Acara penyerahan ditutup dengan kirab kota di tiga lokasi yaitu Gedung Sate-Lanud HSN, Lanud HSN rute depan dan Lanud HSN rute belakang. Kirab ini diikuti oleh seluruh pejabat yang hadir dan disaksikan oleh lautan masyarakat yang antusias menonton kirab Ransus Maung, sebuah produk karya anak bangsa yang cukup membanggakan.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
