Terasistana.id, Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta).*
Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., menghadiri serah terima jabatan Perwira Tinggi dijajaran TNI Angkatan Laut bertempat di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Cipulir Jakarta Selatan, Rabu (26/02/2025).
Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., diantaranya Koorsahli Kasal dari Laksda TNI Budi Raharjo kepada Laksma TNI Kris Wibowo, selanjutnya Laksda TNI Budi Raharjo akan menjabat sebagai Staf Khusus Kasal, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksamana Muda (Laksda) TNI Fauzi diserahkan kepada Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, M.Tr.Opsla Selanjutnya Laksda TNI Fauzi akan menempati jabatan barunya sebagai Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I).
Kemudian, jabatan Kadisfaslanal diserahterimakan dari Laksma TNI Kris Wibowo, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla., kepada Kolonel Laut (T) Jusep Wildan, S.T., M.Tr.Opsla. Lalu, jabatan Kadislitbangal diserahterimakan dari Laksma TNI Teguh Prasetyo, S.T., M.SOC., SC kepada Laksma TNI Mulyatna, selanjutnya Laksma TNI Teguh Prasetyo akan menjabat sebagai Staf Khusus Kasal.
Kasal dalam sambutannya mengatakan, seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, regenerasi kepemimpinan menjadi suatu keniscayaan untuk memberikan penyegaran organisasi serta menjamin kesinambungan estafet kepemimpinan yang berkualitas.
“Untuk menjawab tuntutan tugas sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan prestisius, Komandan Seskoal memiliki peran strategis sebagai nahkoda yang mengarahkan haluan institusi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan,” Ucap Kasal
SUD – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")