Terasistana.id, Jakarta
Bandung, ,-
Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP., menyerahkan mobil jenazah kepada Kodim jajaran Kodam III/Slw yang berlangsung di Lapangan Upacara Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Bandung, Rabu (26/02/2025).
Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Kodam III/Siliwangi dalam membantu masyarakat serta memperkuat sinergi antara TNI dan warga.
Dalam sambutannya, Pangdam III/Slw menyampaikan bahwa keberadaan mobil jenazah yang layak merupakan kebutuhan mendesak di berbagai daerah, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu.
“Dulunya, kita mungkin memiliki keterbatasan dalam operasional mobil jenazah. Namun, hari ini kita menyerahkan 25 unit mobil jenazah sebagai wujud nyata dari komitmen Kodam III/Slw dalam mengimplementasikan 8 Wajib TNI, khususnya yang kedelapan yakni Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya,” ucap Pangdam.
Di beberapa daerah, masyarakat masih menghadapi kendala dalam penggunaan mobil jenazah, baik karena ketersediaan yang terbatas maupun karena biaya sewa yang harus ditanggung. Dengan adanya mobil jenazah tersebut, diharapkan dapat membantu warga yang mengalami musibah tanpa harus terbebani biaya tambahan.
“Mudah-mudahan dengan adanya mobil jenazah ini, masyarakat yang membutuhkan bisa lebih terbantu, termasuk juga keluarga besar TNI yang mengalami kemalangan. Mobil ini dapat digunakan secara gratis sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” tutur Pangdam.
Apresiasi diberikan kepada Kapaldam III/Slw dan para Dandim yang telah memanfaatkan kendaraan agar operasional dengan melakukan perbaikan, dari kondisi kendaraan yang sebelumnya tidak terpakai. Dengan langkah tersebut, kendaraan yang telah direhab dapat kembali berfungsi dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Nantinya mobil ini akan ditempatkan di Koramil, sehingga setiap anggota yang melihatnya akan selalu diingatkan tentang kematian. Ini bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutup Pangdam.
Acara dihadiri oleh para pejabat Kodam III/Siliwangi serta perwakilan dari setiap Kodim penerima mobil jenazah. Dengan penyerahan tersebut, akan mendorong pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. (Pendam III/Siliwangi).
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
