Larangan Retreat Mega Berpotensi Mensabotase Pemerintahan Prabowo

Terasistana.id, Jakarta – Manuver Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melarang kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat yang diadakan pemerintah pusat di Akademi Militer, Magelang, disayangkan oleh berbagai pihak.

Larangan tersebut dikeluarkan Megawati usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 20 Februari 2025 yang lalu. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan pelarian salah satu kader partai berlambang banteng, Harun Masiku.

Pengamat politik Teguh Santosa menilai, larangan Megawati itu adalah pendidikan politik dan pendidikan hukum yang tidak baik serta bernuansa sabotase dan ajakan pembangkangan terhadap upaya pemerintah membangun kohesivitas pemerintahan.

“Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara di dalam negara, ada negara partai di dalam NKRI. Ini tidak boleh terjadi karena bisa berdampak buruk tidak hanya pada urusan politik dan pemerintahan tapi juga pada urusan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah baik di pusat maupun daerah,” ucap mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), saat ditemui redaksi di acara “Sarasehan Alumni: Sinergi Unpad Menuju 300 Dunia” di Bale Sawala, Unpad, Jatinangor, Sabtu (22/02/2025).

Lebih lanjut alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Unpad ini mengatakan, sebaiknya Megawati fokus memaksimalkan upaya hukum yang tersedia untuk membantu membuktikan bahwa Hasto yang merupakan kader kesayangannya tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan.

“Sebagai mantan presiden yang ikut mendorong kelahiran KPK, Ibu Mega semestinya mengirimkan pesan yang positif dan konstruktif kepada rakyat dalam upaya menegakkan hukum. Bukan memperkeruh keadaan dengan mengoplos hukum dan politik,” ujar Teguh lagi.

Ia mengingatkan, kader PDIP yang dilarang Megawati ikut retreat kepala daerah seharusnya paham hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat integral, struktural, dan fungsional, serta menciptakan kewenangan yang saling melengkapi dalam konteks melayani rakyat.

Kader setiap partai semestinya menyadari setelah terpilih sebagai kepala daerah pengabdian terbesar mereka adalah pada rakyat.

“Apalagi kader PDIP pasti tahu tentang kisah Bung Karno yang setelah jadi presiden menyerahkan hidup dan matinya untuk rakyat, bukan untuk partai yang dia dirikan,” pungkas Teguh. (/JS)