Proyek Aspal Desa Grinting Diduga Bermasalah, Pemdes Bungkam Soal Anggaran BK Rp300 Juta

Dubes RI Chandra W. Sukotjo Raih Penghargaan Atas Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Pakistan

PANGKORMAR HADIRI UPACARA PRASETYA PERWIRA DIKTUKPA KHUSUS TNI AL TA 2026, DUA PRAJURIT MARINIR BERPRESTASI RESMI DILANTIK

Dua PNS Polres Bangka Barat Terima Kenaikan Pangkat, Kapolres : Bentuk Penghargaan Atas Dedikasi Dan Kinerja Yang Baik

Pantau Perbaikan Jalan Berlubang Di Ruas Ruas Jalan Kabupaten Sidoarjo, Bupati Subandi Terjun Langsung Dan Pastikan Percepatan Penanganannya

PLN Papua

Pengurus Gerakan Nusantara 08 Provinsi Papua Tengah dan Gerakan Ekonomi Kreatif 08 (GERAK 08) secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait permintaan klarifikasi atas kelanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kalibumi Nabire yang hingga kini belum terlaksana secara maksimal, meski telah direncanakan sejak tahun 1996. Surat dengan nomor 01/PGGE/PT/2025 itu ditandatangani langsung oleh Yusak Ernes Tebay, Ketua GERAK 08 Papua Tengah. Dalam surat tersebut, pihaknya menyampaikan keresahan masyarakat terhadap lambatnya realisasi proyek yang masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) dan mendapat dukungan pendanaan dari lembaga internasional. “Proyek ini sudah lama dijanjikan dan masuk dalam RUPTL, bahkan sudah dapat pendanaan dari bank pembangunan Jerman (KfW), namun belum ada kemajuan berarti di lapangan,” ujar Yusak dalam pernyataannya 20 Oktober 2025. Masyarakat Papua Tengah, khususnya di sekitar lokasi proyek di Kabupaten Nabire, juga mengeluhkan ketidakjelasan proses ganti rugi tanah ulayat. GERAK 08 menilai bahwa hanya sebagian kelompok masyarakat yang menerima kompensasi, sedangkan sebagian besar tanah adat belum diperhitungkan secara adil dan transparan. “Kami menduga ada ketidakberesan dalam proses ganti rugi. Tanah ulayat milik masyarakat adat seharusnya diperhitungkan secara menyeluruh dan adil, bukan hanya untuk segelintir kelompok,” tegas Yusak. GERAK 08 bahkan menyinggung adanya dugaan praktik korupsi yang menyebabkan proyek PLTA Kalibumi terus mengalami penundaan. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dalam mengawasi dan membersihkan proyek dari oknum-oknum yang terlibat. “Jika memang ada persoalan perizinan atau mafia proyek, kami minta Presiden bertindak. Jangan biarkan pembangunan di Papua Tengah tersandera kepentingan segelintir orang,” tambah Yusak. Proyek PLTA Kalibumi Nabire disebut sebagai salah satu program strategis yang seharusnya mendukung pasokan listrik berkelanjutan di Papua Tengah. Dalam suratnya, GERAK 08 menyayangkan bahwa hingga 2025, proyek ini belum menunjukkan hasil meski nilainya mencapai triliunan rupiah. Sebagai pelengkap laporan, masyarakat juga menyerahkan bukti foto fisik proyek irigasi Kalibumi yang menunjukkan kondisi lapangan yang terbengkalai dan tidak menunjukkan progres berarti. Surat terbuka ini ditujukan sebagai bentuk aspirasi rakyat Papua Tengah, khususnya di Distrik Nabire Barat, yang menginginkan keadilan, transparansi, dan percepatan pembangunan di wilayah mereka. Gerakan Ekonomi Kreatif 08 (GERAK 08) adalah bagian dari Gerakan Nusantara 08 Papua Tengah, organisasi masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Subianto yang fokus berdiri di garis rakyat, perlindungan hak masyarakat adat, dan pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Papua Tengah.

Klarifikasi plta kalibumi.

GERAK 08 Papua Tengah Desak Pemerintah Klarifikasi Proyek PLTA Kalibumi Nabire

Nasional|20 Oktober 2025

Terasistana.id. Nabire — Pengurus Gerakan Nusantara 08 Provinsi Papua Tengah dan Gerakan Selengkapnya

Kontraktor Lokal Somasi PLN Papua: Hentikan Proses Penunjukan Langsung yang Cacat Hukum, Laksanakan Tender Terbuka

Jakarta|19 Agustus 2025

Terasistana.id Jayapura — Persatuan Kontraktor Listrik Se-Tanah Papua (PKLSP) resmi melayangkan somasi kepada Selengkapnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.