Pastikan Personel Bertugas Dalam Keadaan Sehat, Dokkes Polres Jakbar Beri Layanan Kesehatan di Pos Pengamanan Ketupat Jaya 2026

Pangkormar Lepas Jenazah Pratu Mar Anumerta Andi Suvio Yang Gugur Dalam Tugas Negara

Mudik Tenang Tanpa Khawatir, Warga Jakarta Barat Rasakan Manfaat Penitipan Kendaraan Gratis dari Polisi

Meningkatkan Kesehatan di Perbatasan,Pos Iwur Yonif 751/VJS Satgas Swasembada Berikan Layanan Kesehatan di Kampung Kamyoim

UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PELEPASAN JENAZAH PRATU MARINIR ANUMERTA ANDI SUVIO

Nasional

BPPA Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

Jakarta, Nasional|5 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta SIARAN PERS NO. 4/SP/DP/III/2025 Jakarta, Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Selengkapnya

Baznas Salurkan ZIS pada 500 Anak Yatim saat Safari Ramadan

Jawa Timur, Nasional|5 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta *Naskah Berita Diskominfo* No.489/43/NB/35.79.404/2025 Rabu, 05 Maret 2025 *Batu, Diskominfo* Selengkapnya

Pemkot Batu Awali Kegiatan Safari Ramadan 1446H di Desa Sumberbrantas

Jawa Timur, Nasional|5 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta *Naskah Berita Diskominfo* No.489/42/NB/35.79.404/2025 Selasa, 04 Maret 2025 *Batu, Diskominfo* Selengkapnya

Terasistana.id Jakarta - Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo menilai Rencana Presiden membentuk koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih dengan fungsi utama menggerakan ekonomi desa melalui pembelian produk pertanian merupakan langkah yang bagus dan perlu persiapan yang matang. Saat ini di desa sudah ada BUMDes atau Badan Usaha milik Desa yang memiliki fungsi mirip, melayani warga dalam aspek keseharian pajak motor, bayar listrik dan pbb. “Koperasi Merah Putih sebagai wadah bisnis dan pelayanan dengan modal awal 3 - 5 M secara teori bagus dan bisa menggerakan ekonomi perdesaan, petani akan diuntungkan” ungkap Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo dikutip dari teropongistana.com. Koperasi adalah soko guru ekonomi perdesaan, lahir dan besar dari wadah rakyat kecil yang memiliki tujuan mulia dari anggota, untuk anggota demi kesejahteraan bersama. Koperasi sebenarnya bukan hal baru bagi rakyat perdesaan. Dikatakan Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo Kopdes Merah putih ini harus di inisiasi oleh petani, nelayan dan juga pemuda desa yang memiliki kompetensi serta integritas agar bisa menjadi pilar kebangkitan ekonomi desa. Rencana Presiden dengan Kopdes di 70.000 desa/kelurahan harus betul - betul di siapkan dengan matang. Pemikiran Presiden yang berpihak kepada ekonomi desa memang sesuai dengan Asta Cita membangun dari desa. “Kami sebagai relawan meminta kepada para pembantu presiden untuk menerjemahkan dan menyiapkan dengan baik semua langkah teknis dan operasionalnya. Kunci kemajuan koperasi adalah SDM yang handal, ajak pemuda tani dan nelayan serta ibu - ibu untuk membentuk koperasi ini” tambah Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo. Lahirnya Kopdes Merah Putih bisa menjadi jawaban agar para sarjana pertanian bisa kembali ke kampung halaman mereka, membangun Indonesia dari desa dan memotong rantai ekonomi petani yang sering kalah bersaing dengan tengkulak. “Koperasi Desa ini bisa menjadi harapan petani nelayan agar produk mereka dibeli dengan harga bagus. Pembelian langsung ke petani akan menyehatkan proses jual beli dan menyeimbangkan keuntungan yang pastinya akan kembali ke petani untuk membangun desa mereka”tutup Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo.

Koprasi

Ketum GERAK 08 Revitriyoso Husodo, Apresiasi Pembentukan Kopdes Merah Putih

Nasional|5 Maret 2025

Terasistana.id Jakarta – Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Selengkapnya

Terasistana.id Jakarta - Keputusan Universitas Indonesia (UI) menganulir gelar dan disertasi Bahlil Lahaladia sudah tepat. Pasallya jika tidak akan berisiko bagi pendidikan tinggi Indonesia apalagi UI kampus yang punya reputasi yanh di akui di Asia bahkan di dunia. Bukan itu saja, DPR pun ikut mengkritik gelar doktor Bahlil yang menurut DPR ini menciderai sistem pendidikan Indonesia. "Saya kira disetasinya itu bukan buatannya atau tak dikerjakan Bahlil. Satu contoh yang ajaib IPK Bahlil 2,7 mana mungkin mau diterima UI yang punya klasifikasi pendidikan minimal cum laude atau IPK 3,5- 4. Saya kira kemampuab otak mantan sopir angkot/mikrolet ini tak pantas menyandang gelar doktor di UI yang sudah melahirkan lulusan ternama dan terbaik seperti mantan Preaisen ke-3 mendiang Prof DR BJ Habibie, Menteri Keuangan DR Sri Mulyani, Prof DR Emil Salim, Prof DR (alm) Widjojo Nitisastro, Prof DR (Alm) Ali Whardana dan sebagainya, " Kata Drektur Eksekutif Political and Public Policy Studies , peneliti American Global University (AGU), Dr Jerry Massie dikutip dari teropongistana.com, Selasa (4/3/2025) Menurut Jerry, Bahlil pikir dengan jabatan Menteri ESDM maka otomatis dia bisa meraih gelar doktor dengan mudah atau ada kompensansi. Kata Jerry, dari tahun akademik saja sudah keliru. Belum lagi kemampuan bahasa asingnya (bahasa Inggris) kacau balau baru ijasah S1 dan S2 diduga tak terdaftar dipangkalan DIKTI. "Ada banyak pelanggaran akademik maka dewan guru besar UI sangat profesional dalam menangani kasus Bahlil, " ucap Jerry. "Barangkali kalau Jokowi masih presiden saya pastikan gelar Bahlil tak akan dibekukan atau disertasinya aman walau scopus-nya aneh dan dipublikasikan pun dijurnal yang aneh juga, " tambah Jerry. Lebih lanjut kata Jerry, pkhaknya sebagai dosen yang pernah mengajar di sejumlah kampus maka dia meyakini Bahlil tak akan mampu menulis disertasi selain copy paste tulisan orang. Kata Jerry, untuk Tesis (S2) saja barangkali dia tak mampu menulisnya apalagi disertasi. "Sudah Bahlil presiden Prabowo saja tak ada embel-embel doktor padahal dia orang cerdas dan kuliah disejumlah kampus ternama di luar negeri, " tutur Jerry. "Kredibilitas kampus UI dipertaruhkan dengan kasus Bahlil ini. Tapi baguslah UI mengedepankan aspek Tut Wuri Handayani dan juga sisi profesinalitas dan kredibilitas perguruan tinggi dijaga, " tutup Jerry.

Bahlil lahadalia

Selalu Bikin Masalah, Langkah UI Anulir Gelar Doktor Bahlil Lahaladia Sudah Tepat

Nasional|4 Maret 2025

Terasistana.id Jakarta – Keputusan Universitas Indonesia (UI) menganulir gelar dan disertasi Bahlil Selengkapnya

Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendagri

Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran

Nasional|4 Maret 2025

Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah Selengkapnya

MARINIR BANTU EVAKUASI WARGA YANG TERJEBAK BANJIR

Nasional, Polisi/TNI|4 Maret 20255 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta *Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Bekasi).* Komandan Korps Marinir Selengkapnya

DANKORMAR HADIRI PENYERAHAN DAN GELAR SERTA KIRAB RANSUS JEEP MAUNG

Jakarta, Nasional|1 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta *Dispen Kormar TNI Angkatan Laut. (Bandung)*. Komandan Korps Marinir Selengkapnya

Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia, Prabowo: Terima Kasih Jokowi

Nasional|27 Februari 2025

Terasistana.id, Jakarta – Jelang 80 tahun Indonesia merdeka, Prabowo menyampaikan kebanggaannya bangsa Selengkapnya

Pangdam III/Slw Serahkan Mobil Jenazah untuk Kodim

Nasional, Polisi/TNI|27 Februari 20255 Maret 2025

Terasistana.id, Jakarta Bandung, ,- Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Selengkapnya

Sebelumnya
1
…
100
101
102
103
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.