Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Pekerjaan peningkatan jalan di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menuai sorotan warga. Proyek jalan desa tersebut diduga tidak memenuhi standar teknis pekerjaan umum (PU), terutama pada kualitas aspal dan bahu jalan.
Hasil pantauan di lokasi menunjukkan permukaan jalan yang baru diaspal tampak kasar, dengan agregat batu menonjol ke permukaan. Di sejumlah titik, pinggir jalan terlihat tidak rata dan kurang padat, sehingga memunculkan dugaan pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Baru selesai dikerjakan tapi hasilnya sudah kelihatan tidak rapi. Aspalnya seperti tipis dan pinggir jalan tidak padat,” ujar salah satu warga setempat.
Dari dokumentasi yang beredar, lapisan aspal diduga tidak memenuhi standar hotmix. Material batu tampak mendominasi permukaan, sementara aspal pengikat terlihat minim. Selain itu, bahu jalan diduga tidak dilakukan pemadatan secara optimal, yang dikhawatirkan dapat mempercepat kerusakan, terutama saat musim hujan.
Seorang pemerhati konstruksi menegaskan bahwa pembangunan jalan desa tetap wajib mengacu pada standar teknis nasional.
“Ketebalan lapisan, kualitas material, dan pemadatan adalah hal utama. Jika diabaikan, usia jalan akan sangat pendek,” ujarnya.
Selain permukaan jalan, warga juga mengeluhkan kondisi bahu jalan yang tidak diperkeras. Perbedaan elevasi antara badan jalan dan sisi tanah dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
“Kalau malam hari cukup berbahaya, pinggir jalan langsung turun ke tanah,” kata warga lainnya.
Apabila terbukti tidak sesuai spesifikasi, proyek tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan teknis Kementerian PUPR. Bahkan, jika ditemukan pengurangan volume atau ketidaksesuaian kontrak, hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran tindak pidana korupsi.
Warga Desa Grinting meminta Pemerintah Desa, Kecamatan, hingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi. Mereka juga berharap Inspektorat Daerah turun tangan untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas proyek.
“Kami hanya ingin jalan yang bagus dan tahan lama. Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya mengecewakan,” ungkap tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat menekankan pentingnya transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang.
TW
