Terasistana.id Papua Tengah — Tokoh masyarakat Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Papua Tengah, menyoroti ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua Tengah selama 58 tahun PT Freeport Indonesia beroperasi.
Menurut Yusak, selama lebih dari setengah abad Freeport beroperasi, kekayaan bumi Papua terus dikeruk untuk dibawa ke Jakarta dan luar negeri. Namun, kondisi masyarakat di Papua Tengah justru memprihatinkan. Infrastruktur rusak, angka buta huruf masih tinggi, dan banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Apa Freeport pernah memikirkan nasib kami sebagai pribumi? Kami yang tinggal di atas tanah warisan leluhur justru hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara mereka di Jakarta hidup mewah dengan fasilitas serba ada,” ujar Yusak dalam keterangannya, Jumat (13/6).
Yusak menegaskan, pemerintah pusat seharusnya hadir memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan rakyat Papua, bukan hanya menikmati hasil kekayaan alamnya. Ia juga menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi menjadi salah satu akar persoalan yang sering kali menyebabkan gejolak sosial di Papua.
“Anak-anak kami kurus, tidak makan, tidak sekolah, bahkan banyak yang tidak punya pakaian layak. Lalu di mana negara? Jangan sampai negara justru menikmati penderitaan kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusak mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin operasi PT Freeport jika perusahaan tambang raksasa tersebut tidak menunjukkan komitmen nyata untuk membangun Papua dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia juga menilai, isu-isu keamanan seperti kelompok kriminal bersenjata (KKB) seringkali mencuat karena akar masalah ketimpangan ekonomi yang belum terselesaikan.
“Ini bukan soal separatis atau KKB semata. Ini soal perut. Kalau perut kenyang, kalau pendidikan baik, tidak ada lagi isu-isu seperti itu. Negara harus hadir bukan hanya mengambil hasil bumi, tetapi juga menyelesaikan persoalan mendasar rakyat Papua,” pungkasnya.
