Terasistana.id, Jakarta
Kutai Timur,
09/11/2026.
Konflik agraria membara di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan,Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur. Di satu sisi, PT Ganda Alam Makmur (GAM) berlindung di balik putusan hakim
pengadilan. Namun di sisi lain, Kelompok Tani (Poktan) Cinta Alam Lestari (CAL) berdiri tegak menuntut hak atas tanah leluhur yang dikeruk tanpa kejelasan ganti
rugi.
“Perseteruan ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: Apakah kemenangan di ruang sidang otomatis menghapus kewajiban perusahaan terhadap hak-hak warga?,” ujar Kolonel (Purn) Sugeng Waras selaku Ketua Umum Pusat dalam keterangan tertulis yang diterima,pada Minggu (08/11/2026) di Jakarta.
Berlindung di Balik Putusan Hukum
Selama ini,PT GAM selalu menjadikan Putusan Pengadilan Negeri (PN), Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Putusan Mahkamah Agung sebagai benteng utama. Dalam rentetan putusan tersebut,gugatan perdata yang dilayangkan Kelompok Tani CAL memang kandas,sehingga majelis hakim memenangkan PT GAM selaku tergugat.
Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan,majelis hakim menolak gugatan Kelompok Tani CAL dengan pertimbangan bahwa pihak penggugat hanya menghadirkan satu
orang saksi kunci. Selain itu,majelis hakim menilai penggugat belum melampirkan bukti kepemilikan formal berdasarkan hukum agraria sipil, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM),Hak Guna Usaha (HGU),atau Hak Guna Bangunan (HGB).
Namun,Kelompok Tani CAL menilai majelis hakim mengabaikan bukti administrasi wilayah yang mereka hadirkan,seperti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh aparat
pemerintah desa,Kepala Desa,Kepala
Adat,hingga Camat setempat di atas
meterai resmi.
Pihak penggugat yang diwakili oleh Kolonel (Purn) A. Sahar H,S.H,M.H selaku Sekum FPPI,Farhan CH,S.E, S.H,M.H,CPM selaku Kadiv Hukum dan Ham,Kolonel (Purn) Rochmat Suhadji, S.H. dan Wahyu,Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur Rina Nurjannah,S.H. juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan. Salah satunya terkait Izin Jalan Hauling dari Bupati yang tercantum sepanjang 20 km,sementara lahan Kelompok Tani yang digunakan PT GAM berada di KM 28.
Hal ini mengindikasikan adanya dugaan penyelundupan hukum.
Selain itu,persetujuan Izin Dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga diduga kuat bermasalah karena ditandatangani secara sepihak oleh tim atau karyawan PT GAM yang mendatangi Kepala Desa Pengadan.
Berbekal putusan pengadilan tersebut, PT GAM terus beroperasi mengeruk hasil bumi di atas lahan yang diklaim masih menjadi milik sah para petani. Kuasa hukum penggugat juga menegaskan kembali pertentangan yurisdiksi,di mana Kelompok Tani CAL seharusnya menempuh penanganan sengketa lahan tersebut di PN
Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, bukan di PN Jakarta Selatan.
Mengabaikan Rekomendasi
Kemenkumham ada sisi krusial yang kerap diabaikan publik maupun pihak PT GAM. Rekomendasi resmi pernah diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),yang secara tegas
memerintahkan PT GAM untuk memberikan ganti rugi atas lahan milik Kelompok Tani CAL dengan harga yang layak dan pantas. Ironisnya, rekomendasi penting dari
lembaga pemerintah tersebut seolah
dianggap angin lalu oleh manajemen PT GAM.
Mengangkangi Regulasi Minerba?
Meski memegang putusan perdata, langkah PT GAM beroperasi di atas tanah petani dinilai menabrak regulasi pertambangan nasional. Pakar hukum menilai perusahaan telah mengabaikan dua pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba):
Pasal 135 (Penyelesaian Hak atas
Tanah): Mengatur dengan tegas bahwa kegiatan operasi produksi baru dapat dilakukan setelah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyelesaikan hak atas tanah melalui jual beli,ganti rugi yang disepakati bersama,atau sewa-menyewa yang sah secara hukum.
Pasal 136 (Kewajiban Bertahap):
Mewajibkan pemegang izin tambang
untuk merampungkan urusan
penyelesaian hak tanah secara bertahap sesuai dengan area operasional sebelum memulai produksi. Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah tidak serta-merta memberikan hak otomatis bagi perusahaan untuk menguasai atau
menggusur tanah petani.
Penyelesaian hak tanah dan pemberian kompensasi yang layak adalah syarat mutlak berdasarkan undang-undang. PT GAM hanya diberi izin usaha,bukan pemilik tanah. Kami mendukung Investor Korea berinvestasi di Benua Etam (Kalimantan Timur),namun jangan membentuk konflik horizontal antar sesama anak Bangsa.
Kepemilikan Ahli Waris Kesultanan Kutai Ing Martapura
Tanah yang dikeruk oleh PT GAM saat ini ditegaskan bukan tanah tak bertuan. Lahan tersebut merupakan milik ahli waris Kesultanan Kutai,yaitu Aji Nasibah Helyani,BA dan Adji Haniah,yang merupakan cucu dari Adji Haniah Gelar Adji Raden Wasito Putro Winatan Binti Sultan Aji Muhammad Sulaiman (putri dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman). Pihak ahli waris telah memberikan warkah resmi kepada Ketua Kelompok Tani (Poktan) CAL Saudara Guntur untuk menggarap lahan tersebut.
Wahyu (Purn TNI) Ketua DPD FPPI
Kalimantan Timur dan Kolonel (Purn) E. Gideon Adi Nurcahyo selaku Pembina DPD,menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakjelasan penyelesaian sengketa
lahan yang telah berlangsung berlarut- larut tanpa adanya itikad baik dari perusahaan maupun fasilitasi resmi dari pemerintah.
Beberapa poin keprihatinan mendasar yang disuarakan antara lain:
1. Nihilnya Itikad Baik PT GAM:
Upaya dialog persuasif dan
koordinasi telah berulang kali
dilakukan,baik ke kantor pusat
maupun ke lokasi tapak (site) PT
GAM. Namun,seluruh perwakilan
Poktan CAL,Purnawirawan TNI dan
Polri selalu dihalangi serta
diintimidasi seolah-olah sebagai
pihak perusak operasional.
2. Sikap Pasif Pemda dan Represi
Aparat: Pemerintah Daerah tingkat
Kabupaten maupun Provinsi
terkesan membiarkan konflik sosial
ini tanpa mengambil peran mediasi
secara aktif. Di saat yang sama,
oknum aparat di lapangan
cenderung acuh terhadap tuntutan
warga dan kerap bertindak represif
dalam merespons aksi damai
warga.
3. Absennya Kemenhan dan
Kementerian ESDM: Penanganan
konflik ini menyoroti minimnya
pengawasan Kementerian ESDM
dalam memonitor kepatuhan sosial
serta penyelesaian sengketa lahan
oleh pemegang izin industri. Selain
itu,Kementerian Pertahanan
(Kemenhan) diharapkan dapat
memberikan atensi perlindungan
terhadap para purnawirawan yang
ikut berjuang menyuarakan hak
rakyat di lapangan agar tidak
menjadi korban represi maupun penyesatan opini.
Mengutip pernyataan dari Presiden
Republik Indonesia Jenderal Prabowo
Subianto,menegaskan kembali ke amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi,air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan digunaka sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Mengacu pada amanat konstitusi dan instruksi Presiden tersebut. Kami berharap Jenderal Sjafrie
Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan dapat memberantas praktik tambang nakal yang tidak bertanggungjawab secara tegas.
Hingga berita ini diturunkan,suara jeritan para petani di Desa Pengadan masih terus menggema.
Sebab bagi masyarakat,keadilan bukan sekadar soal menang di atas kertas perdata meja hijau,melainkan
tentang menghormati dan memanusiakan rakyat petani. Dimana bumi dipijak,disitu langit dinjunjung, dengan adat,adab dan agama patik luruskan hati dalam mengabdi
bersuaka di tanah Kutai. Tiada maju dalam kesalahan,tiada mundur dalam kebenaran.
Git-Red.
