Terasistana.id, Jakarta
SIDOARJO –
Pembangunan infrastruktur desa sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga. Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
Proyek pembangunan aspal jalan lingkungan yang menghubungkan dua pedukuhan di Desa Grinting kini menuai sorotan. Pasalnya, belum genap dua bulan sejak pekerjaan selesai, kondisi aspal sudah mengalami keretakan di sejumlah titik.
Bahkan, ditemukan beberapa bagian jalan yang mulai ambles serta kemiringan badan jalan yang terlihat terkikis.
Proyek tersebut diketahui bersumber dari dana Bantuan Keuangan (BK) salah satu anggota dewan di Sidoarjo dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta.
Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, ditemukan beberapa dugaan permasalahan, di antaranya terkait mekanisme lelang, kejelasan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta perubahan spesifikasi (speck) pekerjaan yang disebut-sebut tidak konsisten selama proses pengerjaan berlangsung.
Sebelumnya, proyek ini juga sempat menjadi perhatian sejumlah rekan media. Namun hingga kini, pihak Pemerintah Desa Grinting belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai persoalan yang muncul.
Melihat kondisi fisik jalan yang baru seumur jagung namun sudah mengalami kerusakan, sejumlah aktivis di Sidoarjo menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mutu dan kualitas pekerjaan. Mereka mendorong agar instansi terkait segera melakukan pengecekan teknis di lapangan untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.
“Jika nantinya ditemukan adanya indikasi kerugian negara atau pelanggaran aturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami tidak akan segan melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar salah satu aktivis.
Masyarakat berharap pemerintah desa maupun pihak terkait segera memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan di tingkat desa
TW
